Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas resmi memiliki payung hukum baru setelah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mengesahkan Undang-Undang Negara Bagian (UU NB) FISIP pada Senin, 13 Oktober 2025. Prosesi pengesahan berlangsung pukul 16.00 WIB di Gedung D FISIP, dan dilanjutkan dengan agenda pembahasan final di Sekretariat BEM FISIP selepas salat Maghrib.
Pengunjung keluhkan kerusakan salah satu lift di Perpustakaan Universitas Andalas (Unand) yang belum diperbaiki hingga kini. Keluhan tersebut terjadi pada 10 Oktober 2025. Kondisi rusak lift tersebut mengganggu kenyamanan serta membatasi akses pengunjung untuk berpindah antar lantai di gedung perpustakaan.
Sejumlah mahasiswa dan pemilik warung di sekitar Gedung F Unand (Universitas Andalas) keluhkan penutupan fasilitas gedung seperti toilet, musala, dan kelas lebih awal. Keluhan ini mencuat sejak 09 Oktober 2025. Padahal, jam operasional kampus seharusnya hingga pukul 17.00 WIB. Namun, beberapa mahasiswa mengaku gedung sering ditutup lebih awal, bahkan sekitar pukul 15.00 WIB, terutama pada hari ujian.
Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) FISIP Universitas Andalas perdana diselenggarakan pada 2025. Dalam rangkaiannya terdapat manajemen aksi dan simulasi aksi, pada Minggu (12/10) di Auditorium Unand. Materi tersebut diisi oleh Bung Calvin Nanda Permana dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
Pemira (Pemilihan Umum Raya) KM Universitas Andalas (Unand) 2025 resmi dibuka. Pembukaan pemira dilaksanakan di Gedung Seminar F pada Rabu (1/10/2025) pukul 13.30 WIB hingga selesai. Ketua BPU Pemira, Emir Fadillah sekaligus tegaskan pemira tak lakukan cawe-cawe dalam pemilihan Ketua BPU.
BEM FH Unand bersama UKM PHP Unand, serta Lembaga Advokasi Mahasiswa Fakultas Hukum (LAM FH) Unand, sukses menggelar Panggung Rakyat "Menelisik Luka Menagih Keadilan" pada Senin (29/9/2025). Acara ini diinisiasi sebagai mimbar bebas untuk mengingat kembali tragedi kelam bangsa, khususnya yang terjadi pada bulan September, sekaligus menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
