Di tengah semangat kemajuan dan digitalisasi, dunia pendidikan Indonesia masih menyimpan satu penyakit lama yang tak kunjung sembuh: feodalisme. Dalam berbagai bentuknya, feodalisme masih mengakar kuat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ironisnya, ia tumbuh subur justru di ruang-ruang yang seharusnya menjadi ladang pembebasan: ruang kelas, ruang rapat guru, ruang dosen, dan ruang organisasi mahasiswa.
Oleh: Kevin Philip
Universitas Andalas kembali mencatatkan dirinya dalam drama tahunan yang memancing tanda tanya: “Sumbangan” yang katanya sukarela, tapi ternyata... wajib. Melalui surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Rektor Dr. Efa Yonnedi, orang tua mahasiswa baru diminta—atau lebih tepatnya diwajibkan—untuk membayar sumbangan minimal Rp100.000 untuk Dana Wakaf dan/atau Dana Abadi kampus. Aneh? Sudah pasti. Ironis? Sangat.
Deforestasi atau penggundulan hutan, telah lama menjadi masalah besar di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mempercepat hilangnya hutan di negeri ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Meskipun industri sawit berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional, baik dari segi ekspor maupun lapangan pekerjaan, dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa tahun terakhir, laju deforestasi semakin meningkat, dan kebijakan pemerintah yang cenderung pro-industri justru memperparah situasi.
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang direncanakan pemerintah menuai beragam reaksi. Bagi sebagian pihak, kebijakan ini dianggap langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, tak sedikit yang menganggapnya sebagai beban baru, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang sempat terpuruk akibat pandemi. Selain itu, kebijakan ini juga disebut sebagai langkah untuk mengurangi defisit anggaran. Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif PPN, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Opini by: Muhammad Fadhil
Sebagai negara besar, Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya yang luar biasa Mulai dari tari hingga kuliner, setiap daerah di Indonesia membawa keunikan tersendiri yang memperkaya karakter bangsa. Namun terkadang keindahan itu terancam oleh tindakan-tindakan yang justru menggerogoti semangat persatuan. Salah satu contohnya adalah kejadian yang terjadi baru-baru ini di kawasan Cirebon. Sebuah video viral berdurasi 13 detik memperlihatkan sekelompok orang melepas label "Masakan Padang" di sebuah restoran yang menjual makanan Minangkabau.
Insiden tragis yang terjadi di Polres Solok Selatan, di mana seorang perwira polisi menembak rekannya hingga tewas, mencerminkan persoalan mendalam dalam integritas, profesionalitas, dan dinamika internal institusi kepolisian di Indonesia. Kasus ini tidak hanya mengguncang kepercayaan masyarakat, tetapi juga menyingkap persoalan serius terkait etika institusi, tata kelola, dan pengawasan dalam organisasi yang seharusnya menjadi penjaga hukum dan keadilan. Ketidaksenangan pelaku atas tindakan korban dalam menangkap pelaku tambang ilegal mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang melibatkan potensi kolusi. Hal ini memperlihatkan celah dalam hierarki institusi, di mana loyalitas internal dan budaya kerja yang tidak sehat menciptakan lingkungan yang rawan konflik. Dalam teori organisasi, institusi hanya dapat berfungsi efektif jika memiliki sistem kontrol yang transparan dan akuntabel, sementara kasus ini menunjukkan sebaliknya—ada penyalahgunaan wewenang yang merusak legitimasi hukum.
