Kasus dugaan penjualan solar nonsubsidi di bawah harga pokok penjualan yang mencuat pada tahun 2025 menjadi salah satu peristiwa bisnis paling krusial dalam lanskap perekonomian Indonesia. Dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2,54 triliun, kasus ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan publik, tetapi juga membuka diskusi serius mengenai kualitas tata kelola bisnis, efektivitas pengawasan negara, serta relasi antara kekuatan korporasi besar dan kebijakan publik. Persoalan ini layak dipandang sebagai refleksi mendalam atas tantangan struktural yang masih dihadapi dunia usaha nasional.

Kebijakan kartu parkir di Universitas Andalas diterapkan sebagai upaya meningkatkan keamanan kendaraan mahasiswa, namun implementasinya menimbulkan ketimpangan aturan dan ketidakjelasan tanggung jawab. Mahasiswa diwajibkan membayar denda saat kartu parkir hilang, sementara pengelola parkir tidak memberikan jaminan maupun kompensasi atas kehilangan kendaraan. Selain itu, penghentian sementara sistem kartu parkir menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan dan lemahnya koordinasi antarunit kampus.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan kampus seringkali hanya dilihat sebagai isu ketertiban semata. Namun, di balik tenda-tenda dan gerobak di sekitar gedung perkuliahan Universitas Andalas (UNAND), tersimpan konflik tata kelola yang jauh lebih dalam: krisis kepercayaan (Trust Gap) antara otoritas kampus dan para pelaku ekonomi informal. 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan besar dalam layanan perbankan, terutama bagi bank-bank syariah yang semakin banyak dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif layanan finansial. Namun di balik kemudahan itu muncul risiko serius berupa pelanggaran keamanan data. Kasus peretasan data milik Bank Syariah Indonesia pada 2023 lalu menunjukkan bahwa kemajuan digital juga membuka celah bagi tindakan kejahatan siber yang bisa mengekspos data sensitif nasabah dari identitas pribadi hingga informasi finansial. Perkara ini memaksa kita untuk mempertanyakan: seberapa siap regulasi dan implementasi pengamanan dalam menjamin kerahasiaan data di bank?

Organisasi mahasiswa merupakan wadah pengembangan minat, bakat, dan kepemimpinan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas. Di lingkungan FISIP Universitas Andalas, Ormawa memegang peranan penting dalam membentuk iklim akademik dan kultural yang progresif. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul keluhan terkait ketimpangan alokasi dana kegiatan antar organisasi mahasiswa. Di FISIP sendiri, mahasiswa yang terlibat dalam organisasi sering kali mengalami kendala dalam mengikuti berbagai kegiatan karena keterbatasan anggaran yang dinilai sangat minim dan sulit diakses. Fenomena ini merugikan mahasiswa sebagai kontributor utama kampus dan menciptakan kesenjangan dalam akses dan pelaksanaan program kegiatan kemahasiswaan.

Pelan-pelan dan sampai. Selama dua tahun terakhir, politik kampus tengah mengalami krisis legitimasi. Di Universitas Andalas, Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) yang seharusnya menjadi ajang demokrasi justru kehilangan maknanya. Tahun 2022, PEMIRA sedikit membawa angin segar, tapi dengan modal diplomatis dangkal. Berdasarkan hasil perhitungan akhir suara PEMIRA KM UNAND 2022  pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 2.614 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 meraih 1.946 suara. Total suara sah yang tercatat adalah 4.560 suara.