Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem presidensial memiliki tatanan kenegaraan yang kompleks. Dalam konteks kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, terdapat struktur kementerian yang terbagi dalam dua kategori besar: kementerian koordinator dan kementerian teknis atau bidang. Untuk memahami bagaimana peran dan fungsi kementerian ini berjalan, kita perlu menyelami logika struktural yang dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi dalam menjalankan pemerintahan.

Melansir dari dari Kompas.com, pada 22 September 2024 World Bank merilis laporan bahwa harga beras di Indonesia paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN. Carolyn Turk selaku Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor Leste mengatakan, “Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian. Kami memperkirakan, konsumen Indonesia membayar hingga 20 persen lebih mahal untuk makanan mereka.” Bank Dunia telah mencatat bahwa meningkatnya variabilitas iklim menimbulkan risiko potensial terhadap produksi pertanian, yang menyebabkan kemungkinan lebih tinggi terjadinya penurunan hasil panen dan gagal panen, yang pada gilirannya memperburuk volatilitas harga pangan. Oleh karena itu, Bank Dunia menekankan pentingnya mengelola risiko ini, karena harga pangan di Indonesia sudah meningkat secara struktural.

 Sidang Umum  NM FISIP UNAND belum berakhir, Menghasilkan kepemimpinan baru bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dengan terpilihnya Irfan Fadhila sebagai Presiden dan Jibril Dhiya Azzikra sebagai Wakil Presiden. Dengan tagline mambangkik batang tarandam (membangkitkan yang tenggelam), Mereka diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam dinamika organisasi kemahasiswaan. Namun, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera diselesaikan, dan pertanyaannya sekarang adalah: Mampukah mereka memenuhi ekspektasi ini?

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan  Hukum (PTN BH) merupakan sebuah  status yang di berikan pemerintah melalui kemendikbud kepada Universitas Negri, Dimana Universitas  yang manyandang status PTN-BH diberikan kebebasan dalam hak otonom, Serta kemandirian dalam tata kelola keuangan, PTN-BH mengatur keuangan institusinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Pasca pelantikan Faezzil Arif sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara Mahasiswa (DPM-NM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (FISIP UNAND) pada 25 Mei 2024, ekspektasi tinggi telah disematkan padanya untuk membawa perubahan positif. Namun, harapan tersebut seakan terbang entah kemana, digantikan oleh kekecewaan dan kebingungan yang mendalam.

Oleh: Fiqri Hidayat (Presiden BEM NM Fakultas Hukum Universitas Andalas 2023/2024)

Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan transformasi yang mencolok dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak asasi setiap individu, kini semakin dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini tidak hanya merugikan pelajar sebut saja kita mahasiswa, tetapi juga mengancam masa depan bangsa kita.