Melansir dari Greenpeace.org, pada tahun 2024, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun mengalami pelarangan. Keputusan mengenai dibukanya kembali ekspor pasir laut ini dinilai sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023 lalu. Seperti yang diketahui, pada tahun 2002, pada masa Pemerintahan Presiden Megawati, kegiatan ekspor pasir laut resmi dilarang. Larangan tersebut terdapat dalam Surat Keputusan Bersama antara menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 mengenai pemberhentian sementara untuk ekspor pasir laut. Saat itu, ekspor pasir laut dilarang karena membawa kerusakan bagi ekosistem pesisir. Namun, di masa pemerintahan saat ini, ekspor pasir laut kembali dibuka, terbukti dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Oleh: Dharma Harisa

Pendahuluan

Dalam politik kontemporer, konsep demokrasi selalu dijual sebagai sebuah janji yang tak pernah terpenuhi sepenuhnya. Setiap kali kita mendekati Pemilu, Pilpres, atau Pilkada, janji-janji para calon pemimpin—yang katanya merepresentasikan suara rakyat—bertebaran dalam narasi-narasi penuh kemunafikan. Di balik semua itu, Munisipalisme Libertarian menawarkan kritik tajam terhadap struktur kenegaraan yang mendominasi dunia, termasuk di Indonesia. Sebuah kritik yang, secara implisit, membongkar ilusi demokrasi yang dipraktikkan melalui sistem perwakilan politik modern. Sistem yang dalam Munisipalisme Libertarian tak lain adalah penjara modern bagi kehendak rakyat.

Dua puluh hari setelah terlaksananya Sidang Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Negara Mahasiswa (NM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (UNAND), kita berada pada masa refleksi dan evaluasi. Sidang yang berlangsung pada Selasa, 10 September 2024, berakhir dengan terpilihnya Irfan Fadhila dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2022 sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) dan Jibril D. Azzikra sebagai Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma). Meski pemilihan ini sudah usai, pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah: bagaimana keberlanjutan BEM dan DPM NM FISIP UNAND pasca pemilihan ini?

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem presidensial memiliki tatanan kenegaraan yang kompleks. Dalam konteks kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, terdapat struktur kementerian yang terbagi dalam dua kategori besar: kementerian koordinator dan kementerian teknis atau bidang. Untuk memahami bagaimana peran dan fungsi kementerian ini berjalan, kita perlu menyelami logika struktural yang dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi dalam menjalankan pemerintahan.

Melansir dari dari Kompas.com, pada 22 September 2024 World Bank merilis laporan bahwa harga beras di Indonesia paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN. Carolyn Turk selaku Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor Leste mengatakan, “Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian. Kami memperkirakan, konsumen Indonesia membayar hingga 20 persen lebih mahal untuk makanan mereka.” Bank Dunia telah mencatat bahwa meningkatnya variabilitas iklim menimbulkan risiko potensial terhadap produksi pertanian, yang menyebabkan kemungkinan lebih tinggi terjadinya penurunan hasil panen dan gagal panen, yang pada gilirannya memperburuk volatilitas harga pangan. Oleh karena itu, Bank Dunia menekankan pentingnya mengelola risiko ini, karena harga pangan di Indonesia sudah meningkat secara struktural.

 Sidang Umum  NM FISIP UNAND belum berakhir, Menghasilkan kepemimpinan baru bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dengan terpilihnya Irfan Fadhila sebagai Presiden dan Jibril Dhiya Azzikra sebagai Wakil Presiden. Dengan tagline mambangkik batang tarandam (membangkitkan yang tenggelam), Mereka diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam dinamika organisasi kemahasiswaan. Namun, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera diselesaikan, dan pertanyaannya sekarang adalah: Mampukah mereka memenuhi ekspektasi ini?