Permasalahan tanah adat pulau Rempang hingga saat ini masih berlangsung, sejak satu tahun berlalu yaitu pada 7 September 2023 dimana terjadi bentrokan antara aparat dengan warga di Pulau Rempang Kota Batam. Tepatnya di kepulauan Riau, akar permasalah terjadinya bentrokan ini adalah karena warga di sekitar tanah Rempang tidak setuju dengan penggusuran lahan oleh pihak pemerintah, alasan penggusuran tersebut karena pemerintah memiliki wacana untuk merombak wilayah tersebut menjadi The New Engine of Indonesia‘s Economic Growth, atau sebutan untuk rencana pengembangan kawasan ekonomi baru di Indonesia dengan konsep “Green and Sustainable City” atau “Kota Hijau dan Berkelanjutan”.dan telah direncanakan dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional(PSN) dengan nama “Rempang Eco City” .
kawasan Rempang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional tahun 2023 yang nantinya akan di kembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi melalui konsep pengembangan. Ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga peraturan Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021 tentang perubahan perubahan daftar proyek Strategis Nasional. Pengembangan proyek Rempang Eco City ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan pemerintah kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merupakan anak daru usaha Graha yang di bangun Tomy Winata.
Kawasan Rempang Eco City ini direncanakan akan di bangun dengan luas lurang lebih 165 kilometer persegi. PT MEG berencana untuk menyiapkan pulau Rempang ini sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata, dengan harapan bahwa proyek ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dari Malaysia dan Singapura
Total investasi untuk mengembangkan wilayah ini ditaksir mencapai Rp 43 triliun. Dengan nilai tersebut pengembangan pulau ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian di kota Batam serta kota lain di Kepulauan Riau, Pemerintah RI pun sudah menargetkan bahwa pengembangan kawasan Eco City ini dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih sebanyak 306.000 pada tahun 2080 mendatang.
Campur tangan investor China dalam investasi Rempang Eco City
Sempata diketahui bahwa salah satu investor utama di proyek Pulau Rempang berasal dari China yaitu perusahaan Xinyi Glass Holdings Ltd yang merupakan produsen kaca dan panel surya raksasa di China yang menaruh investasi sebesar 11.5 miliar dollar AS, pemerintah berencana menjadikan pulau ini sebagai kawasan industri baru yang menampung fasilitas manufaktur dari kaca dan panel surya milik China. Menteri investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keterlibatan investor asing dari negara lain yang membuat proyek ini tidak berjalan mulus, bentrokan yang terjadi di Rempang karena adanya upaya relokasi dari masyarakat yang menolak kehadiran pihak-pihak asing yang tak mau melihat Indonesia maju karena perolehan investasi selain itu persoalan domestik juga menjadi akar permasalahannya. Rencana investasi Xinyi tersebut digunakan untuk membangun pabrik yang nantinya akan menjadi bagian dari proyek bersama Otoritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam), rencana inilah yang mengharuskan penggusuran atau mengosongkan sekitar 7.500 warga atau seluas 17.000 hektar wilayah yang terletak di sekitar 44 kilometer dari wilayah Singapura itu.
Pecahnya tragedi Rempang
Permasalahan ini dimulai pada Kamis 7 September 2023 dimana adanya penolakan masyarakat setempat terhadap jalannya proyek ini, aparat gabungan TNI dan Polri terpaksa turun ke perkampungan warga untuk memasang patok tenda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City ini, masyarakat adat yang menolak pun melakukan pemblokiran jalan dengan meletakkan blok kontainer dan menebang pohon di tengah jalan, namun aparat tetap memaksa untuk masuk ke pemukiman warga bahkan sampai menyemprotkan gas air mata, pemukulan dan penembakan peluru karet. “Orang kami ditembak gas air mata, ada yang kena peluru karet, anak didik kami yang sekolah di Tanjung Kertang ditembak gas air mata, ada yang pingsan dan sesak napas”.ungkap Miswadi salah satu warga di sana.
Beberapa hari kemudian pada 11 september 2023 ribuan masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau mendatangi kantor BP Batam dan menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari menolak adanya penggusuran serta mendesak agak TNI polri membubarkan posko-posko yang didirikan , menghentikan intimidasi kepada orang Melayu, bahkan menuntut Jokowi untuk membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang , ricuhnya aksi tersebut sempat merusak bangunan kantor BP Batam, aksi tersebut berakhir dengan 43 warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka kericuhan demo penolakkan pengembangan kawasan Rempang Eco City.
Menurut Mahfud MD selaku menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan keamanan menegaskan bahwa kasus ini bukanlah tragedi penggusuran melainkan adalah pengosongan lahan, ia menambahkan bahwa negara telah memberikan hak atas wilayah di sana kepada sebuah perusahaan pada tahun 2001-2002 berupa hak guna (HGU) namu, tanah tersebut belum pernah di garap dan di kunjungi oleh investor. Sementara itu untuk kericuhan yang terjadi di jembatan 4 Pulau Rempang pada 7 September 2023 lalu Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang Boy Even Sembiring, mengatakan saat ini tidak ada komitmen serius dari pemerintah untuk meminta maaf atas pelanggaran yang menimbulkan korban luka itu. Terkait perizinan, tindakan penembakan gas air mata, tidak ada upaya serius dari hukum. Ia melanjutkan, beragam persoalan itu tidak akan menjadikan pemerintah mundur dan melakukan koreksi diri atas kebijakan yang mereka buat .
Rempang kembali memanas
Hingga saat ini konflik PSN Rempang Eco City terus bergulir, masyarakat terus mendesak dan menolak tanah dan kampung halaman mereka, update terbaru data BP Batam ada sekitar 190 kepala keluarga yang sudah meninggalkan kampung mereka, lalu ada sekitar 850 kepala keluarga yang terdampak tahap pertama penggusuran. BP Batam masih terus melakukan upaya untuk membujuk warga yang mayoritas masih tidak mau di relokasi.
Konflik ini kembali memanas pada tanggal 30 Agustus 2024 yang lalu, setelah warga mengambil alih pos tim Terpadu PSN Rempang Eco City BP Batam, di Simpang Dapur 6, Sembulang.
Warga mendatangi pos tersebut untuk meminta petugas Direktorat Pengamanan (ditpam) BP Batam untuk meninggalkan lokasi, sebab pos tersebut di bangun oleh warga sebagai tempat anak-anak untuk berteduh menunggu bus antar jemput. Salah satu warga pun mengatakan bahwa sudah hampir setahun anak-anak harus menunggu di tempat lain padahal mereka membangun pos itu untuk anak-anak supaya mereka tidak kehujanan, kata Asmah seorang warga Rempang
Sementara BP Batam dan tentara beralasan bahwa posko itu di bangun untuk pengamanan pemilihan kepala daerah 2024,tetapi warga tetap menolak kehadiran BP Batam. Selain itu rasa marah warga masih terlihat jelas setelah satu tahun lalu tragedi penggusuran, salah seorang warga mengungkapkan’’ dulu nenek moyang berlawan dengan penjajah Belanda, sekarang pemerintah yang menjajah kita’’ ujar perempuan paruh baya bernama Siti Hawa, di usia senjanya ia mengaku akan terus bertahan di kampungnya’’ kalau kita menyerah banyak yang menjadi korban, di laut dan darat, setiap tahun itu akan kami ingat tidak akan kami lupa’’ tegasnya
Sabtu 7 september 2024 lalu, para warga pun memperingati setahun tragedi Rempang dengan menggelar aksi tabur bunga di jembatan 4 Barelang Kampung Tanjung Kertang, pulau Rempang. Ratusan masyarakat Melayu berkonvoi dari Kampung Sembulang Hulu, menuju jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Rempang, warga menegaskan akan tetap menolak relokasi PSN Rempang Eco City ini dan tidak mau pergi untuk meninggalkan tanah yang sudah mereka huni selama bertahun-tahun ini. Sebagai kegiatan simbolis warga melakukan aksi tabur bunga untuk mengenang tragedi yang pernah terjadi, tetua warga Rempang pun sempat berziarah ke komplek makam tua di Lubuk Lanjut, Kampung Pasir Panjang. Seorang warga Rempang pun menegaskan dalam peringatan menolak relokasi tersebut’’Kami ingin PSN Rempang Eco City ini dicabut, ini adalah kampung nenek moyang kami’’,serunya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemindahan warga ini sudah direncanakan sejak awal september lalu, pemindahan ini akan bertahap rumah atau relokasi sudah jadi, sudah ada listrik sudah ada air namun mayoritas warga masih belum mau direlokasi menuju tempat yang baru,dia mengatakan bahwa pemerintah akan melengkapi semua kebutuhan warga agar nyaman tinggal disana namun tetap saja itu tidak akan mudah bagi warga yang sudah tinggal di sana selama berpuluh-puluh tahun lamanya, lebih jauh Susi menegaskan bahwa investor utama Rempang Eco City, yaitu Xinyi akan tetap melanjutkan investasi ‘’ Batam sekaran menjadi tujuan investasi seperti China dan AS sehingga kia butuh lahan untuk menampung itu.
Menilai pernyataan itu Boy Even Sembiring mengatakan alih-alih berhasil membangun Rempang , menurutnya pemerintah berhasil menggusur rakyat demi kepentingan investasi China.
