Satu kritik dari BEM KM Universitas Andalas pada 3 April 2026 di laman Instagramnya cukup untuk memantik reaksi publik. Kata “Pakak” dinilai tidak beradab oleh Andre Rosiade karena dimaknai sebagai bodoh dan dungu. Namun di tengah huru-hara ini, pertanyaan yang lebih penting justru terlewat, apakah yang disorot hanya kata, atau isi kritiknya.

Andre mengutip pepatah Minangkabau tentang semut di seberang lautan dan gajah di depan mata. Mahasiswa dianggap terlalu sibuk mengurusi pusat, sedangkan daerah dipenuhi persoalan yang lebih nyata. Pepatah itu terdengar bijak, meski tampaknya bisa diarahkan ke siapa saja.

Daftar masalah pun dibuka, ekonomi lemah, inflasi enam persen, jalan rusak, narkoba, HIV, pasar sepi, hingga absennya investor ke Sumbar.  “Apakah ini salah presiden?” tanya Andre

Jawabannya tentu tidak, karena itu disebut sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Batas tanggung jawab yang dibuat begitu apik. 

Saat berbicara soal pembangunan, pemerintah pusat hadir dengan daftar panjang kontribusi. Infrastruktur dibangun, program dijalankan, jalan diperbaiki dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Negara tampil sebagai pemeran utama.

Bantuan besar pascabencana Sumbar 2025 juga disebut sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat. Narasinya amat sederhana, negara sudah banyak berbuat. Tinggal bagaimana masyarakat memaknainya.

Padahal semua itu memang tugas negara. Anggaran publik dikembalikan kepada publik, bukan hadiah yang perlu dipuji. Membuat  kewajiban perlahan bergeser menjadi pencitraan.

Polemik ini tidak berhenti pada satu kata. Ia berubah menjadi cara melihat peran kekuasaan itu sendiri. Saat kewajiban dasar negara dipoles menjadi kebaikan, maka kritik sekecil apa pun akan terdengar seperti kesalahan, bukan sebagai pengingat.

Redaksi Detak Alinea