Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (UNAND) melantik 12 anggota Panitia Pemilihan Umum (PPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (Pemira) FISIP 2026. Pelantikan berlangsung di Markas Besar (Mabes) FISIP pada Senin (9/11/2026). Sebanyak 12 mahasiswa tersebut terdiri atas tujuh anggota PPU dan lima anggota Panwaslu.
Jumlah anggota Panwaslu tersebut belum memenuhi ketentuan yang menetapkan tujuh orang anggota, sama seperti jumlah anggota PPU. Namun, keterbatasan jumlah pendaftar membuat DPM tetap memberikan legitimasi kepada lima anggota Panwaslu yang tersedia.
"Kita legalkan dengan mengeluarkan Ketetapan DPM Nomor 4 Tahun 2026 yang baru terbit beberapa hari lalu, untuk memberikan keabsahan bagi teman-teman Panwaslu menjalankan tugasnya," ujar Aini, Ketua DPM FISIP Unand.
Anggota panitia Pemira yang dilantik berasal dari Program Studi Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Antropologi Sosial, dan Ilmu Komunikasi. Sementara itu, mahasiswa dari Program Studi Sosiologi dan Administrasi Publik tidak berpartisipasi sebagai panitia Pemira tahun ini.
Ketua Tim Ad Hoc Pemira FISIP UNAND, Hafidz, mengatakan persiapan penyelenggaraan Pemira baru akan dimulai setelah pelantikan anggota PPU dan Panwaslu.
"Persiapan masih cukup sederhana, di mana kami baru saja dilantik. Jadi, belum ada gambaran atau progres ke depannya," ujar Hafidz.
Terkait sistem pemilihan, Hafidz menyampaikan bahwa mekanisme yang digunakan tetap sama seperti tahun sebelumnya, dengan penambahan unsur legislatif sebagai pemilih.
Senada dengan Hafidz, Aini berharap Pemira tahun ini dapat dilaksanakan secara langsung atau luring seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, pemilihan secara langsung dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menggunakan hak suaranya secara langsung.
"Harapannya, Pemira tahun ini dapat dilaksanakan secara langsung atau luring seperti tahun sebelumnya, sehingga mahasiswa dapat merasakan pengalaman memberikan suara secara langsung," ujar Aini.
Meski demikian, keputusan mengenai mekanisme pemilihan tetap diserahkan kepada panitia Pemira dengan mempertimbangkan kondisi dan kemungkinan yang ada. Aini menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku memperbolehkan pelaksanaan pemilihan secara daring maupun luring.
Sementara itu, Hafidz menjelaskan bahwa agenda lanjutan Pemira, termasuk pelaksanaan kampanye dan kegiatan lainnya, menjadi kewenangan PPU sebagai panitia yang bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan pemilihan.
"Kalau untuk acara ke depannya, apakah ada kampanye atau tidak, akan dieksekusi oleh panitia yang terpilih saat ini, oleh PPU, karena itu merupakan kewenangan penuh PPU," tutup Hafidz.
Reporter: Nadya Eka Putri & Yasmine Amelia Putri
