Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) menggelar kuliah umum bertema “Dinamika Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” pada Selasa (10/11/2026) di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Unand. Kegiatan ini menghadirkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015, Abraham Samad, sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Abraham menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilihat dari aspek kerugian keuangan negara. Menurutnya, dampak korupsi tidak hanya menghilangkan uang negara, tetapi juga memicu berbagai krisis struktural, mulai dari kerusakan lingkungan dan kemiskinan hingga ketimpangan sosial ekonomi akibat praktik oligarki.
Abraham juga memperkenalkan konsep State Capture Corruption untuk menjelaskan pengaruh oligarki terhadap penegakan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Konsep tersebut merujuk pada kondisi ketika kelompok oligarki memengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah sehingga lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
“State Capture Corruption itu adalah politik yang didominasi oleh praktik-praktik oligarki, di mana seluruh keputusan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya berpihak kepada kepentingan oligarki, bukan rakyat,” tegas Abraham.
Ia mencontohkan kondisi tersebut melalui sejumlah produk regulasi, seperti undang-undang di sektor pertambangan, sumber daya air, serta Omnibus Law. Menurutnya, regulasi-regulasi tersebut lebih mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha dan oligarki.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II Unand, Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc. Dalam sambutannya, Hefrizal menyoroti dampak korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat masyarakat dalam memperoleh manfaat pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Bapak Ibu, kami tegaskan di Universitas Andalas tidak ada satu rupiah pun fee untuk para kontraktor yang mengerjakan sesuatu. Kalau ada yang melakukan itu, kalau ada yang meminta uang, tolong laporkan kepada kami,” tegas Hefrizal.
Melalui kuliah umum ini, mahasiswa diharapkan dapat memperkuat nalar kritis, menjaga integritas moral, serta berperan aktif dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
Reporter: Khalisah Najla.K
