Ketimpangan penyaluran bantuan pascabencana kembali dibahas dalam kuliah umum bertajuk "Pendekatan untuk Respon Bencana" yang digelar di Ruang Sidang Dekanat FISIP Universitas Andalas, Selasa (17/12/2025) pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Bambang Istijono sebagai pemateri bersama dosen Antropologi UNAND, serta mahasiswa Antropologi UNAND dan kerabat mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam sesi diskusi, Tim Detak menyoroti persoalan masyarakat terdampak bencana yang tidak tercatat dalam data pemerintah. Kondisi tersebut akhinya menyebabkan sebagian warga tidak menerima bantuan secara optimal dan menghadapi dampak lanjutan, seperti kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Bambang Istijono menyatakan bahwa persoalan utama terletak pada sistem pendataan dan pelaporan yang belum berjalan secara berkelanjutan dari tingkat daerah hingga provinsi. “Jika laporan dari daerah sampai provinsi berjalan dengan baik dan terus diperbarui, bantuan bisa dibagikan lebih adil,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah komunitas terdampak yang tidak masuk dalam data resmi disebabkan oleh lemahnya sistem pelaporan. Akibatnya, bantuan cenderung lebih cepat diterima oleh kelompok yang memiliki akses informasi dan komunikasi yang lebih baik.

Menurut Prof. Bambang, pendekatan sosial dan budaya perlu dilibatkan dalam kebijakan kebencanaan agar pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat di lapangan secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan data administratif.

Penulis: Nofal Ramadhan