Aliansi BEM Sumatera Barat gelar demonstrasi lanjutan di depan gedung DPRD Sumbar, pada Rabu (28/10/25), guna menyampaikan aspirasi daerah ke pemerintah pusat.

‎
‎Aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap dua tahun masa pemerintahan rezim Prabowo-Gibran yang dinilai gagal dan menimbulkan berbagai persoalan publik.
‎
‎Selain itu, gerakan ini didorong oleh maraknya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis kabut asap, ditambah kekecewaan terhadap program beranggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif menyelesaikan masalah rakyat.
‎
‎Perwakilan Aliansi BEM Sumatera Barat, Ziad Umar, menekankan alasan mereka menggelar aksi gedung DPRD adalah karena DPRD merupakan pintu utama penyalur aspirasi ke pemerintah pusat.
‎
‎"Kami menjadikan DPRD sebagai pintu untuk menyampaikan aspirasi ke pusat. Kami tidak ingin komitmen hanya ditandatangani di atas kertas bermeterai lalu hilang begitu saja," ujarnya.
‎
‎Eric Yulian Kamal, Koordinator Daerah Aliansi BEM Sumatera Barat memberikan tenggat waktu 7x24 jam bagi DPRD untuk merespons tuntutan aksi. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada respons yang memuaskan, massa berkomitmen turun kembali ke jalan dengan mengerahkan jumlah massa yang lebih besar.
‎
‎"Kami memberi waktu 7x24, jika tuntutan tidak dipenuhi, maka ada kemungkinan untuk massa akan turun lagi," tegasnya.
‎
‎Menanggapi Tuntutan demonstrasi, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menegaskan bahwa ia mendengarkan tuntutan aksi secara seksama dan rela meninggalkan  agenda Rapat Paripurna Pemuda di Kota Payakumbuh untuk menemui peserta aksi.
‎"Tapi pada intinya kami tekankan, kami di DPRD Provinsi apapun tuntutan kawan-kawan tidak pernah masuk laci ataupun hanya dianggurkan, apalagi memang itu substansif," jelasnya.

Reporter: Kevin Julio

‎