Padang, 14 Mei 2025 – Detak Alinea FISIP Universitas Andalas menggelar diskusi publik bertajuk “Etnografi, Jurnalisme, dan Sistem Pendidikan Tinggi di Irlandia” pada Rabu, 14 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi dengan total partisipasi lebih dari 80 mahasiswa, khususnya dari program studi Ilmu Komunikasi.
Dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-32, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (UNAND) menggelar lomba videografi dan fotografi bertema “Harmoni dalam Keberagaman: Mengeksplorasi Keunikan Budaya melalui Lensa.” Pendaftaran dibuka pada 6 Mei 2025 dan akan ditutup dengan pengumuman pemenang serta acara puncak pada 24 Mei 2025.
Padang, 24 Mei 2025 – Sabtu malam di Kota Padang tidak seperti biasanya. Di tengah udara yang mulai sejuk dan suara kendaraan yang semakin jarang terdengar, sekelompok orang berkumpul dalam satu titik cahaya di ruang terbuka. Bukan untuk konser besar, bukan pula pesta rakyat yang dirayakan oleh pejabat. Malam itu, mereka berkumpul untuk sesuatu yang lebih substansial—merefleksikan 27 tahun perjalanan reformasi Indonesia, dalam sebuah kegiatan yang diberi nama Panggung Rakyat.
Oleh: Kevin Philip
Universitas Andalas kembali mencatatkan dirinya dalam drama tahunan yang memancing tanda tanya: “Sumbangan” yang katanya sukarela, tapi ternyata... wajib. Melalui surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Rektor Dr. Efa Yonnedi, orang tua mahasiswa baru diminta—atau lebih tepatnya diwajibkan—untuk membayar sumbangan minimal Rp100.000 untuk Dana Wakaf dan/atau Dana Abadi kampus. Aneh? Sudah pasti. Ironis? Sangat.
Deforestasi atau penggundulan hutan, telah lama menjadi masalah besar di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mempercepat hilangnya hutan di negeri ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Meskipun industri sawit berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional, baik dari segi ekspor maupun lapangan pekerjaan, dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa tahun terakhir, laju deforestasi semakin meningkat, dan kebijakan pemerintah yang cenderung pro-industri justru memperparah situasi.
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang direncanakan pemerintah menuai beragam reaksi. Bagi sebagian pihak, kebijakan ini dianggap langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, tak sedikit yang menganggapnya sebagai beban baru, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang sempat terpuruk akibat pandemi. Selain itu, kebijakan ini juga disebut sebagai langkah untuk mengurangi defisit anggaran. Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif PPN, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
