Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang direncanakan pemerintah menuai beragam reaksi. Bagi sebagian pihak, kebijakan ini dianggap langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, tak sedikit yang menganggapnya sebagai beban baru, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang sempat terpuruk akibat pandemi. Selain itu, kebijakan ini juga disebut sebagai langkah untuk mengurangi defisit anggaran. Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif PPN, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Opini by: Muhammad Fadhil

Sebagai negara besar, Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya yang luar biasa Mulai dari tari hingga kuliner, setiap daerah di Indonesia membawa keunikan tersendiri yang memperkaya karakter bangsa. Namun terkadang keindahan itu terancam oleh tindakan-tindakan yang justru menggerogoti semangat persatuan. Salah satu contohnya adalah kejadian yang terjadi baru-baru ini  di kawasan Cirebon. Sebuah video viral berdurasi 13 detik memperlihatkan sekelompok orang melepas label "Masakan Padang" di sebuah restoran yang menjual makanan Minangkabau.

Insiden tragis yang terjadi di Polres Solok Selatan, di mana seorang perwira polisi menembak rekannya hingga tewas, mencerminkan persoalan mendalam dalam integritas, profesionalitas, dan dinamika internal institusi kepolisian di Indonesia. Kasus ini tidak hanya mengguncang kepercayaan masyarakat, tetapi juga menyingkap persoalan serius terkait etika institusi, tata kelola, dan pengawasan dalam organisasi yang seharusnya menjadi penjaga hukum dan keadilan. Ketidaksenangan pelaku atas tindakan korban dalam menangkap pelaku tambang ilegal mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang melibatkan potensi kolusi. Hal ini memperlihatkan celah dalam hierarki institusi, di mana loyalitas internal dan budaya kerja yang tidak sehat menciptakan lingkungan yang rawan konflik. Dalam teori organisasi, institusi hanya dapat berfungsi efektif jika memiliki sistem kontrol yang transparan dan akuntabel, sementara kasus ini menunjukkan sebaliknya—ada penyalahgunaan wewenang yang merusak legitimasi hukum.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pada 27 November 2024, pesta demokrasi ini akan digelar secara serentak di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Barat yang memiliki 19 kabupaten dan kota. Namun, di tengah semangat demokrasi ini, ada fenomena yang patut menjadi perhatian, yaitu penggunaan narasi politik yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto secara sempit sebagai "milik" partai atau kelompok tertentu.  

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kini dihadapkan pada kasus yang mengundang perhatian publik dan para investor. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor gula memunculkan kontroversi dan pertanyaan mendalam tentang keadilan serta transparansi dalam proses penegakan hukum. Berbagai pihak mempertanyakan apakah tindakan ini merupakan kriminalisasi atau memang berdasarkan bukti kuat sesuai dengan prinsip hukum. Kasus yang melibatkan Thomas Lembong ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi. Para pengamat berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat merugikan iklim investasi Indonesia. Melalui pernyataan resminya, Lembong menyatakan keterkejutannya atas tuduhan yang dilayangkan. Ia mengatakan siap menghadapi proses hukum yang ada dan akan terus mendukung transparansi di semua aspek. Pihaknya juga menyebutkan bahwa ia percaya proses hukum di Indonesia dapat berjalan adil dan profesional.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diselenggarakan sebentar lagi 27 November 2024. Dalam demokrasi, Pilkada berkesempatan bagi kita semua rakyat memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan di daerah. Namun di era digital saat ini, ragamnya warna-warni oleh kampanye kandidat, tetapi juga oleh penyebaran informasi yang masih, baik informasi yang sesuai fakta ataupun hoaks (berita bohong). Sayangnya, hoax politik kerap kali muncul dan mempengaruhi keputusan para pemilih.