Diskusi tentang batas kebebasan berpendapat berlangsung dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas melalui rangkaian Andalas Law Competition VIII pada Jumat 26/09/2025. Acara yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) FH Unand ini mengangkat tema besar “Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: Kebebasan Berpendapat Tanpa Batas, Demokrasi Berkembang atau Anarki Digital.”.

Pernyataan Prof. Mahfud MD mengenai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023 mengandung kontroversi yang menarik perhatian publik. Pertemuan singkat setelah acara seminar nasional Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan tim Detak Alinea pada Jumat 26/07/2025, Prof. Mahfud MD memberikan tanggapan lugas dan terkesan santai terkait isu sistem proporsional terbuka dan tertutup yang menjadi sorotan.

Padang – Sejumlah mahasiswa Universitas Andalas (Unand) menggelar aksi pada Senin, 15 September 2025 bertepatan dengan momentum Dies Natalis ke-69 Unand. Aksi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unand ini mengusung tema #PRUNANDMakinBanyak dengan sorotan utama pada evaluasi empat tahun status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) di Unand.

Padang — Pekan Andalas 2025 resmi ditutup dengan gaya baru. Untuk pertama kalinya, Parade Fakultas hadir dalam rangkaian acara penutup yang digelar di Auditorium Universitas Andalas, Minggu (14/9). Kemeriahan acara yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unand ini sekaligus menandai berakhirnya perayaan Dies Natalis ke-69 Unand.

Universitas Andalas menyatakan tidak ada intervensi terhadap media, termasuk UKPM Genta Andalas, dalam pemberitaan dugaan korupsi Laboratorium Sentral. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Unand, Dr. Aidinil Zetra, dalam konferensi pers yang digelar bersama pimpinan universitas pada Selasa 09/09/2025 di ruang seminar PKM lt 1.

Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali bergejolak. Pada Senin (8/9/2025) sore, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Istana Negara. Lima menteri lama dicopot dari jabatannya dan empat menteri baru dilantik, termasuk seorang wakil menteri. Meskipun diumumkan sebagai bagian dari evaluasi rutin, keputusan ini memicu pertanyaan besar: apakah reshuffle ini benar-benar didasari oleh kinerja atau ada agenda tersembunyi, terutama setelah gelombang demonstrasi yang mengguncang ibu kota?