Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Barat yang terdiri dari LBH, PBHI, dan WALHI dan sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumbar pada Selasa, (27/10/2026). Aksi ini dilaksanakan atas dasar keresahan hampir seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat atas kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas.
Sebelum menyampaikan tuntutan, massa sempat melakukan aksi simbolik dengan membawa lumpur, rumput dan miniatur pohon. Igo Marselino, perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menjelaskan bahwa lumpur dan miniatur pohon menggambarkan kondisi kawasan yang terbakar.
“Kawasan hutan yang dibakar saat ini merupakan hutan gambut”, ujarnya. Gambut dikenal sangat rawan terbakar dan tanahnya dapat menyerap sisa tanaman yang telah ditebang. Hal ini membuat api bisa terus menyala sulit dipadamkan. Meskipun terlihat sudah padam, api masih bisa membara dan menjalar di bawah permukaan tanah.
Igo juga menyayangkan DPRD Sumbar yang tak kunjung memberikan tanggapan dan pernyataan tegas terkait karhutla. Ia juga menolak anggapan bahwa karhutla semata mata terjadi hanya karena cuaca panas atau ulah oknum masyarakat, dan menduga hutan sengaja dibakar.
“Kami ingin ada tindakan tegas dan langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat”, katanya. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan sekedar mencegah, tapi menghentikan karhutla. Ia berharap tuntunan didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Sumatera Barat.
Disaat yang sama, salah satu perwakilan Masyarakat Sipil Sumbar, Ajo, turut menjadi salah satu anggota dari pertunjukan aksi simbolik tersebut. Ia memperagakan adegan menyaring air dan memilah makanan dari tanah kotor menggambarkan sulitnya rakyat mencari makanan. Proses tersebut menunjukkan masyarakat dipaksa bekerja banting tulang dengan keadaan negara saat ini. “Padahal kesejahteraan umum itu tanggung jawab negara dan kewajiban konstitusional pemerintah”, ujarnya.
Ajo menilai tata kelola negara dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih buruk, ruang demokrasi menyempit, sedikitnya lapangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi melebar, dan krisis ekologis belum dapat ditangani serius. Ia menyayangkan dan mengkritisi sikap pemerintah yang meminta masyarakat bersabar dan beradaptasi, serta menolak bantuan dari luar negeri. “Kedaulatan negara tidak diukur dari penolakan bantuan asing. Negara hanya cukup memastikan keselamatan warganya”, katanya.
Kendati demikian, hingga aksi berakhir perwakilan DPRD Sumatera Barat tidak hadir dan menemui massa aksi.
Reporter: Nahdiyani Rizqiyah Pulungan
