Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali bergejolak. Pada Senin (8/9/2025) sore, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Istana Negara. Lima menteri lama dicopot dari jabatannya dan empat menteri baru dilantik, termasuk seorang wakil menteri. Meskipun diumumkan sebagai bagian dari evaluasi rutin, keputusan ini memicu pertanyaan besar: apakah reshuffle ini benar-benar didasari oleh kinerja atau ada agenda tersembunyi, terutama setelah gelombang demonstrasi yang mengguncang ibu kota?
Dalam konferensi persnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, "Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden. Maka, Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih."
Namun, pernyataan ini terasa hambar di telinga publik. Nama-nama yang dicopot justru memunculkan narasi yang berbeda di muka publik.
Presiden Prabowo Subianto mencopot lima menteri senior:
- Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam
- Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan
- Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
- Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi
- Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora
Nama-nama pengganti pun tak kalah menarik, yaitu sebagai berikut:
- Moch Irfan Yusuf dipercaya sebagai Menteri Haji dan Umroh, kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo.
- Fery Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi dan UKM, kini resmi menjadi Menteri Koperasi dan UKM (Menkop).
- Aris Marsudianto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam).
- Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
- Mukhtaruddin, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, dilantik menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Yang paling mencolok adalah dicopotnya Budi Gunawan sebagai Menko Polkam, sosok yang erat kaitannya dengan isu keamanan dan penegakan hukum. Kemudian, ada Sri Mulyani, simbol stabilitas ekonomi, yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara itu, yang tak kalah membingungkan adalah penggantian menteri-menteri yang tidak terkait langsung dengan isu-isu yang sedang disuarakan oleh publik, seperti Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) dan Dito Ariotedjo (Menpora).
Analisis Kritis dari Pakar Hukum Tata Negara
Dalam wawancara eksklusif pihak Detak Alinea, Dr. Charles Simabura, seorang pakar hukum tata negara yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, memberikan pandangannya yang tajam. Ia mempertanyakan alasan di balik reshuffle ini, khususnya kaitannya dengan tuntutan demonstrasi yang baru saja terjadi.
"Yang pertama kita bertanya-tanya apa yang menjadi latar belakang reshuffle? Yang kedua, memang ini kehendak Pak Presiden?," ujar Dr. Charles.
Ia menduga kuat adanya kaitan antara reshuffle dengan tuntutan aksi demonstrasi. Namun, ia juga melihat adanya kejanggalan. Tuntutan utama demonstran adalah terkait UU Perampasan Aset, Reformasi Polri, dan pengembalian TNI ke barak. Namun, menteri-menteri yang dicopot justru bukan mereka yang secara langsung berhadapan dengan isu-isu tersebut.
"Kalau Bu Sri Mulyani ada kaitan karena sedikit banyaknya mungkin Pak Presiden menangkap ada kecaman publik terhadap kerjanya Bu Menteri. Tetapi tetap saja itu harus dilihat dari sikap Presiden sendiri. Menurut saya mungkin ada kaitannya dengan itu, tetapi Menteri Olahraga kan enggak ada kaitannya sama tuntutan masyarakat," tambahnya.
Ketika ditanya siapa menteri yang seharusnya di-reshuffle berdasarkan kinerjanya, Dr. Charles Simabura memberikan jawaban yang menohok. Ia menyarankan dua kriteria: pertama, ukur dari kinerjanya dahulu, kedua, hilangkanlah menteri 'bayang-bayang' Pak Jokowi atau menteri-menteri di era Pak Jokowi.
"Apa lagi yang kemarin-kemarin kontroversial," pungkasnya, mengisyaratkan bahwa reshuffle seharusnya menjadi momentum untuk membersihkan kabinet dari figur-figur yang memicu kontroversi di era sebelumnya.
Dengan adanya reshuffle ini, muncul pertanyaan besar. Apakah ini sekadar upaya Presiden Prabowo untuk memantapkan kekuasaan dan membentuk timnya sendiri, ataukah ini adalah respons yang tergesa-gesa terhadap tekanan politik tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya? Hanya waktu yang akan menjawab seiring dengan kinerja para menteri baru di tengah ketidakpastian yang masih menyelimuti.
