Padang, 26 Juni 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional, puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Barat, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Sumatera Barat, Kamis pagi (26/6). Aksi ini membawa seruan mendesak terhadap reformasi institusi kepolisian dan penghentian praktik kekerasan oleh aparat.
Massa menyoroti maraknya praktik penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum yang dianggap telah menjadi persoalan sistemik. Mereka menuntut pertanggungjawaban negara, serta mendorong pengawasan ketat terhadap institusi kepolisian.
Salah satu peserta aksi, M. Syarif, mahasiswa Universitas Bung Hatta (UBH), mengungkapkan bahwa aksi ini memuat beberapa tuntutan utama.
“Yang kami soroti secara khusus adalah penanganan kasus Afif Maulana, penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi di Polda Sumbar, serta penangkapan warga Kapa di Air Bangis. Ketiganya mencerminkan kegagalan negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia,” jelas Syarif.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir dari perjuangan. Dalam waktu dekat, tepatnya menjelang Hari Bhayangkara pada 1 Juli, Aliansi Masyarakat Sipil berencana menggelar aksi lanjutan.
“Aksi-aksi lanjutan kemungkinan akan kami lakukan pada 1 Juli nanti. Selain itu, kami juga akan mulai melaksanakan Aksi Kamisan sebagai bentuk konsistensi protes terhadap impunitas dan pelanggaran HAM yang terus terjadi,” tambahnya.
Sayangnya, tak satu pun dari anggota Komisi I DPRD Sumbar yang menemui massa aksi, meskipun pemberitahuan dan permintaan audiensi telah disampaikan sebelumnya. Pihak sekretariat DPRD menyatakan bahwa seluruh anggota Komisi I sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ketiadaan respons dari wakil rakyat ini menuai kekecewaan dari massa aksi.
“Absennya Komisi I DPRD Sumbar hari ini memperlihatkan minimnya komitmen mereka terhadap isu HAM. Padahal, fungsi pengawasan terhadap aparat negara seharusnya menjadi prioritas,” ucap salah satu peserta aksi lainnya.
Aksi berlangsung damai, tanpa adanya pertunjukan teatrikal ataupun pembacaan puisi. Massa fokus menyampaikan orasi dan tuntutan secara langsung di hadapan gedung parlemen provinsi.
Penulis: Ghaza Alfatih
