Padang, Detak Alinea--Mahasiswa Sumatra Barat bersama berbagai kelompok masyarakat sipil menggelar aksi protes bertajuk “Indonesia Gelap” sebagai bentuk kritik terhadap kekacauan pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari kerja. Massa aksi secara bergantian berorasi di depan kantor DPRD Sumbar, menyuarakan kebijakan efesiensi anggaran pendidikan yang berdampak kepada beasiswa dan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di setiap Perguruan Tinggi, Selasa (18/2/2025).
Koordinator isu pendidikan dari Aliansi BEM Sumatra Barat, Prima Yoga, menyoroti bahwa kebijakan efesiensi anggaran pendidikan dapat menyebabkan mahasiswa banyak putus kuliah. “Kalau memang efesiensi anggaran ini dilakukan, hal-hal krusial jangan dipotong, seperti beasiswa dan dana pendidikan lainnya, yang harus dipangkas adalah seperti anggaran perjalanan dinas dan kunjungan kerja pejabat,” Tegasnya.
Lebih lanjut, Prima Yoga menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus menghentikan kebijakan tersebut dan berupaya menciptakan pendidikan gratis di Indonesia. “Pendidikan gratis bisa diwujudkan di indonesia, jika pemerintah mampu menyusun skala prioritas dalam penganggaran program kerja,” tambahnya.
Sementara itu, Diki Rifki, Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dalam orasinya manyampaikan pemangkasan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan berdampak pada kualitas kecerdasan bangsa kedepannya. “Seharusnya anggaran kementerian terkait pendidikan harus ditingkatkan, bukan dipotong,” ujarnya.
Menaggapi aksi protes, Ketua DPRD Sumatra Barat, Muhidi menemui massa aksi untuk berdiskusi dan mendengar aspirasi. Mahasiswa mempertanyakan sikap DPRD Sumatra Barat terkait kebijakan efesiensi anggaran pendidikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Muhidi menjawab, bahwa keputusan terkait anggaran pendidikan itu adalah kewenangan pemerintah pusat. “Insyallah kami akan menyuarakan isu efesiensi anggaran pendidikan ini langsung kepada pemerintah pusat, kami hanya bisa menyuarakan, memutuskan tidak bisa,” jelasnya.
Aksi diakhiri dengan pernyataan sikap mahasiswa dan penandatanganan tuntutan aksi oleh Ketua DPRD Sumatra Barat. Koordinator isu pendidikan, Aliansi BEM Sumatra Barat, Prima Yoga menyampaikan aksi lanjutan akan terus ada kedepannya jika tuntutan tidak dipenuhi. “Kami akan selalu menyalakan lilin-lilin perjuangan di daerah,” tutupnya.
Penulis: Rangga Zamahendra
Editor: Silvia Junisa
Fotografer: Akbar Al Hamdi
