Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM UNAND) gelar diskusi terbuka pada Kamis (9/4/2026) di Kampus Universitas Andalas, Padang, tepatnya di sekretariat BEM Lt.2 Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), menyusul polemik penggunaan istilah “pakak” di media sosial yang sempat memicu respons dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Kegiatan ini juga menghadirkan mahasiswa, akademisi, dan pimpinan kampus.
Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Shabarin Syakur, menyatakan forum ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat. “Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai perspektif agar persoalan dapat dilihat secara utuh,” ujarnya.
Saat diwawancarai, Andre Rosiade menjelaskan bahwa istilah “pakak” dalam bahasa Minangkabau memiliki makna yang luas dan bergantung pada konteks penggunaannya. “Dalam bahasa Minangkabau, kata ‘pakak’ punya makna yang luas. Bisa saja diartikan sebagai bodoh, tolol, atau bentuk ungkapan lain tergantung konteks penggunaannya,” ujar Andre.
Ia juga menegaskan tidak membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik, namun mengingatkan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat. “Saya tidak menahan opini publik, silakan berpendapat, tetapi gunakan bahasa yang baik,” ujarnya.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Koordinator Pergerakan BEM KM UNAND, Ardian Okta Sya’bani, menyampaikan bahwa narasi “Presiden Pakak” dalam unggahan yang beredar tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan personal. Menurutnya, istilah tersebut dimaknai secara kontekstual sebagai kritik terhadap sikap pemerintah. “Postingan propaganda ‘Presiden Pakak’ itu hanya diartikan secara kata. Maksudnya adalah ‘presiden tidak mendengar’. Pada slide berikutnya, kami juga menampilkan data-data terkait apa saja yang dinilai tidak didengar oleh presiden,” ujar Ardian.
Diskusi ini turut menghadirkan panelis Indah Adi Fitri, Malse Yulivestra, dan Hary Efendi Iskandar. Kegiatan juga dihadiri Sekretaris Universitas Andalas, Aidinil Zetra serta Direktur Kemahasiswaan, Dendi Adi Saputra. Forum berlangsung terbuka dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber terkait dinamika kebebasan berpendapat di ruang publik digital dan permasalahan yang ada dilingkungan kampus, daerah, maupun pusat.
Reporter: Nurul Fadhilah Susantri
