Padang, 4 Agustus 2025 - Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat berkumpul di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Di bawah terik matahari yang mulai condong, mereka datang untuk melakukan aksi yang diinisiasi oleh Aliansi BEM Sumatera Barat (BEM-SB) dengan tajuk “Indonesia Semakin (C)Emas”, sebuah sindiran keras terhadap kondisi bangsa yang dianggap semakin jauh dari nilai-nilai keadilan sosial.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan 12 tuntutan, mulai dari peninjauan ulang RKUHP, penolakan terhadap deforestasi dan tambang ilegal, hingga masalah tumpang tindih izin PBPH di Kepulauan Mentawai yang dinilai merampas hak hidup masyarakat adat.
Salah satu isu paling disorot dalam aksi ini adalah soal eksploitasi Pulau Sipora, Mentawai. Rifaldi, Koordinator Pusat Aliansi BEM-SB sekaligus Presiden Mahasiswa BEM KM UNIDHA, menyampaikan dengan lantang:
“Kami menuntut bahwasannya Sipora itu bukan tanah kosong. Ada masyarakat di sana yang hidup, yang punya tanah, yang punya identitas. Kami mendesak DPR dan pemerintah meninjau kembali setiap izin yang dikeluarkan tanpa partisipasi bermakna dari warga terdampak, termasuk mahasiswa Mentawai yang juga bagian dari suara itu.”
Pernyataan tersebut mengacu pada kekacauan perizinan PBPH yang dinilai cacat prosedur dan minim pengawasan, serta membuka jalan bagi kerusakan ekologi yang tak terhindarkan.
Tak hanya isu lingkungan, mahasiswa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Alih-alih menjadi solusi, MBG justru dinilai sebagai proyek populis tanpa kajian yang matang.
“Hari ini kita bisa lihat, MBG hanya jadi slogan politik. Pertanyaannya, apakah tepat sasaran? Apakah ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya pemanis janji kampanye? Kami desak program ini dievaluasi total,” tegas Rifaldi.
Selain itu, tuntutan lainnya meliputi desakan agar DPRD bertindak atas pencemaran lingkungan oleh PT Incasi Raya, audit menyeluruh terhadap bencana banjir di Tanah Datar, serta perlindungan terhadap pekerja lokal dari praktik perusahaan yang memperkerjakan TKA ilegal tanpa izin.
Aksi ini bukan sekadar seremoni mahasiswa yang turun ke jalan. Ini adalah pernyataan sikap terhadap sistem yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mahasiswa menuntut para wakil rakyat untuk tidak lagi tidur dalam kemewahan gedung parlemen sementara rakyat menderita di luar pagar. Aliansi BEM Sumatera Barat menyuarakan satu pesan jelas: jika negara abai, maka suara jalanan akan terus bergema. Sampai keadilan benar-benar hidup di tanah Minangkabau.
