Padang, 29 Agustus 2024 - Rembuk Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat (ROMPI) menyerahkan hasil rembuk dan gagasan orang muda kepada calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat Epyardi Asda-Ekos Albar saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sehari sebelumnya, ROMPI juga menyerahkan hasil gagasan dan diskusinya kepada Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat.

Perwakilan ROMPI Sumbar, Irfan Fadhila, menyatakan, kegiatan pada hari ini menyerahkan hasil diskusi anak muda kepada paslon kepala daerah yang akan bertarung di pemilihan serentak nantinya.

Penyerahan dokumen ini bertujuan untuk meminta kepada Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatra Barat untuk dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam membuat kebijakn-kebijakan.

“ gagasan ini di berikan kepada calon, agar para calon mengetahui bahwa orang muda Sumatra Barat peduli dengan kondisi Sumbar saat ini, Kepedulian orang muda ini kami rembuk dan kami susun dalam satu gagasan yaitu piagam rembuk orang muda pulihkan Sumatra Barat, gagasan yang kami tuang dalam piagam ini harus menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan Karena itu merupakan aspirasi dari masyarakat Sumbar, Semoga calon gubernur yang telah kami berikan gagasan ini benar" memnacan dan memahami gagasan yang telah kami buat. Visi misi dan kebijakan yang mana dilaksanakan semoga berpedoman kepada gagasan tersebut agar tercapainya Sumatra barat pulih.” kata Irfan Fadhila.

Adapun persoalan-persoalan mendasar yang berhasil dihimpun oleh ROMPI Sumbar selama rembuk dan harus menjadi perhatian serius oleh  Bakal Calon Pasangan Kepala daerah nanti adalah menyangkut soal :

1. Krisis lingkungan dan Perampasan Sumber Daya Alam;
2. Krisis Ekonomi khususnya masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan tidak tumbuhnya lapangan pekerjaan – sumber ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat;
3. Pendidikan yang tidak merata, berbiaya mahal dan mengarah pada kapitalisasi pendidikan;
4. Tergerusnya nilai-nilai sosial - adat – kebudayaan yang dipicu diantaranya oleh distraksi teknologi dan/atau fenomena “fear of missing out”, judi online, kesehatan mental, serta kebijakan investasi yang secara sistemik menyebabkan terhapusnya identitas adat- kebudayaan (Etnosida);
5. Rendahnya kualitas layanan kesehatan dan memburuknya kesehatan mayarakat akibat rusak dan tercemarnya lingkungan;
6. Pengaturan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan keadilan antar generasi dan keadilan ekologis, sehingga berdampak pada penyingkiran dan pemiskinan masyarakat adat dan komunitas- komunitas rakyat;
7. Belum adanya road-map kebijakan daerah untuk pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat, terutama tanah ulayat (termasuk hutan adat);
8. Tingginya angka bencana ekologis yang dipicu oleh investasi rakus ruang dan illegal dan kebijakan pembangunan - investasi yang tidak berbasis pada kajian risiko bencana;
9. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama pada layanan sosial dan kesehatan, serta belum terbangunnya mekanisme komplain yang transparan dan akuntabilitas;
10. Meningkatnya potensi penyebaran informasi hoaks dan lemahnya literasi digital;
11. Hilangnya hak atas rasa aman warga negara, seperti masih banyak laporan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum dan munculnya beragam kasus kriminalitas;
12. Isu kesenian dan kebudayaan belum menjadi isu utama dalam kebijakan daerah;
13. Masih lemahnya dukungan kebijakan dan anggaran untuk perlindungan hak-hak perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainya;
14. Masih rendahnya moderasi beragama di sumatera barat;
15. Belum adanya road-map konsep pertanian berkelanjutan dan berketahanan iklim;
16. Masih lemahnya perlindungan hukum atas kebebasan pers dan berpendapat, Pembela HAM dan Pejuang Lingkungan;

Perwakilan rompi sumbar Irfan Fadhila berharap

 “Kami dari ROMPI Sumbar akan terus mengawal gagasan kami, apakah memang akan dijadikan pedoman oleh para calon Gubernur Sumatra Barat. Dan kedepannya ROMPI Sumbar merencanakan  para calon Gubernur bisa untuk diajak diskusi mengenai pemahaman dan kebijakan yang akan dilakukan dari gagasan yang telah ROMPI Sumbar rumuskan ini.”. Imbuhnya

ROMPI SUMBAR merupakan suatu kegiatan yang mengumpulkan anak muda untuk mengemukakan gagasanya guna pemulihan Sumatra Barat kedepanya. Kegiatan ini diwadahi oleh KOMMA FP-UA dan WALHI SUMABAR yang mengundang 95 Lembaga-lembaga mahasiswa dan juga NGO yang beranggotakan anak muda. Sebab pada pilkada mendatang suara orang muda sangatlah penting, 57% suara pemilih muda akan memainkan pengaruhnya dalam kemenangan kontestasi Pilkada Sumatra Barat.

ROMPI SUMBAR sangat berharap terlepas siapa yang akan memimpin Sumatra Barat nantinya agar gagasan dari anak muda ini dapat di implementasikan sebagai bentuk komitmen Gubernur-Wakil Gubernur Sumatra Barat yang terpilih dalam membuat kebijakan-kebijakan yang membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Akbar Al Hamdi